PPK Lapas Besi Ikuti Pendampingan Pencatatan E-Tendering dan E-Purchasing

CILACAP – Dalam upaya meningkatkan akurasi dan transparansi pengadaan barang dan jasa, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Lapas Kelas IIA Besi, Bima Sambudya mengikuti kegiatan pelatihan pencatatan transaksi belanja barang dan jasa non-tender melalui aplikasi SPSE dan e-Purchasing, Kamis (19/12/2024).

Bertempat di Aula Kresna Basudewa Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah kegiatan ini dibuka Kepala Bagian Program dan Humas, Toni Sugiarto.

Baca juga: Libur Hari Raya, Bapas Nusakambangan Tetap Optimalkan Pelayanan

Dalam kegiatan ini dihadiri langsung oleh Tim Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kementerian Hukum dan HAM guna mendampingi secara langsung pelaksanaan kegiatan tersebut.

Baca juga: Datuk Sri Radendo Panglima Pagar Negara, Gelar Kehormatan Adat Ke Sembilan Jenderal Dudung

Toni Sugiarto menyampaikan bahwa seluruh jenis belanja barang dan jasa, termasuk yang dikecualikan, yang diproses di aplikasi SIRUP LKPP wajib dicatatkan sesuai dengan amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021.

Tujuan dari pencatatan ini adalah untuk mendorong penggunaan maksimal aplikasi SPSE dan e-Purchasing sebagai media proses pengadaan barang/jasa berbasis elektronik, serta meningkatkan Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa (ITKP) dan akurasi pencatatan nilai realisasi belanja Produk Dalam Negeri (PDN), termasuk TKDN dan produk UMKM.

Baca juga: Peduli Desa Wadas, Kodam IV/Dip Laksanakan Baksos dan Karya Bakti

Ia juga mengungkapkan harapan agar seluruh belanja pada Tahun Anggaran 2024, dari Januari hingga Desember, sudah tercatat dengan benar di sistem SPSE. Dengan begitu, target dan realisasi pengadaan barang/jasa dapat tercatat dan dilaporkan secara akurat.

"Data terkait pencatatan Kinerja Pencatatan Non-Tender, Tender, dan E-Purchasing dapat diakses melalui halaman resmi LKPP di https://lkpp.bigbox.co.id, yang menjamin keakuratan data yang tersedia, " ungkapnya.

Baca juga: Kakanwil Kemenkumham Jateng Lepas Santoso Emban Tugas Baru di Kalimantan

Sebagai langkah penting, Toni mengimbau kepada Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kanwil Kemenkumham Jateng untuk melakukan pengecekan ulang terhadap data yang ada di sistem, guna memastikan bahwa metode pemilihan yang tercatat dalam aplikasi SIRUP sesuai dengan proses pengadaan yang sebenarnya.

Baca juga: Peduli Ditengah pandemi, Serda Budiono Berikan Bantuan Sembako Kepada Warga

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kemenkumham dapat berlangsung lebih transparan, efisien, dan akuntabel pada Tahun Anggaran 2024, mendukung penggunaan produk dalam negeri dan pemberdayaan UMKM secara optimal.

Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Sub Bagian Keuangan Kanwil Kemenkumham Jateng Maria Titik Sumiyati serta PPK dan Operator SIRUP dan SPSE seluruh Unit Pelaksana Teknis se Jawa Tengah.

(N.son/Reza)