Irjen Kemenkumham : Tidak Ada Toleransi Untuk Pungli

SEMARANG - Inspektur Jenderal Kemenkumham RI Razilu menyatakan jajaran Kemenkumham siap untuk "berperang" melawan praktik pungutan liar.

Komitmen itu secara tegas Razilu sampaikan saat memberikan sambutan pada Workshop Penguatan Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP) Kemenkumham, Senin (12/06).

Baca juga: Pimpin Apel Pagi, Bupati Cilacap Sampaikan Keteladanan Masyarakat Tionghoa

"Tidak ada toleransi untuk pungli, harus kita berantas, " ucapnya, bertempat di Aula Oemar Senoadji Ditjen Imigrasi Jakarta.

Razilu mengatakan pungli sudah acapkali menjadi budaya dan juga merusak sendi - sendi kehidupan bagi Masyarakat luas.

Baca juga: Pemkab Cilacap Luncurkan Aplikasi Elektronik Siap Nikah Dan Hamil ELSIMIL

Dampak dari perbuatan tersebut akan mengakibatkan kerugian di masyarakat dan menurunkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Melalui Workshop ini Razilu mengajak seluruh insan pengayoman untuk menggelorakan upaya pencegahan pungli sejak dini.

Baca juga: Tidak Ada Izin, KJP Citra Prima Sejahtera Tetap Berusaha dan Ancam Warga

Menurutnya perlu dilakukan program yang komprehensif dan sistemik serta melibatkan sinergi dari seluruh unsur.

"Mencegah pungli jauh lebih baik daripada membiarkan dan mengatasinya setelah tindakan pungli itu terjadi, " katanya.

Baca juga: Kembali Merebak, Aparat TNI-Polri Cilacap Intenskan Operasi Yustisi

"Hal ini dapat tercapai dengan melibatkan sinergi seluruh unsur, baik pusat, wilayah, UPT, maupun peran masyarakat, " sambungnya.

Hadirnya kegiatan Workshop ini, lanjut Razilu, menjadi bukti bahwa Kemenkumham menaruh perhatian yang sangat tinggi terhadap pemberantasan pungli.

Baca juga: Badan Bayt Mal Al Quds Sahkan Pendanaan Proyek Pembangunan Sosial dan Manusia Sebesar 1 Juta USD

Jika ditarik ke belakang, upaya konkrit lainnya yang telah dilakukan Kemenkumham yakni menyelenggarakan Rakor UPP Kemenkumham untuk seluruh unit utama dan kantor wilayah pada Tahun 2017.

Giat ini sekaligus menjadi aksi nyata Kemenkumham dalam menindaklanjuti Perpres Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli).

Mengusung tema 'Revitalisasi UPP Kemenkumham Yang BerAKHLAK' Workshop ini diikuti oleh jajaran Kemenkumham seluruh Indonesia secara daring, tak terkecuali Kanwil Kemenkumham Jateng.

Bergabung via zoom meeting, Kepala Divisi Administrasi Hajrianor, Kepala Divisi Pemasyarakatan Supriyanto, dan Kepala Divisi Keimigrasian Wishnu D Fajar.